Juta Ajrullah

Berbagi Demi Kebahagiaan Hakiki

Kasus pemberian cek perjalanan kepada anggota komisi IX DPR RI Periode 1999-2004

Posted by jutaajrullah on 14 May 2010

  1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada beberapa aspek dari sebuah tindakan bisa disebut sebagai tindakan korupsi, yaitu:
    1. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara (Pasal 2);
    2. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada  padanya karena  jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Dari dua pasal tersebut dapat diketahui bahwa tindakan korupsi dapat terjadi ketika seorang pejabat negara menyalahgunakan kewenangannya dan menggunakan kesempatan serta sarana yang ada untuk memperkaya diri sendiri dengan indikasi merugikan kekayaan negara. Oleh karena itu, berdasarkan dua pasal ini saja dapat dipastikan bahwa tindakan anggota komisi IX DPR RI periode 1999-2004 menerima cek perjalanan sebesar 500 juta setiap orang setelah pemilihan Deputi Senior Gubernur BI terindikasi kuat sebagai tindakan korupsi.

Pemberian gratifikasi kepada anggota komisi IX DPR RI periode 1999-2004 terungkap karena adanya laporan salah satu anggotanya yang bernama Agus Chondro kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah adanya laporan Agus Chondro tersebut KPK mulai melakukan penyelidikan terhadap anggota Komisi IX DPR RI lainnya yang hingga saat ini penyelidikan atas kasus tersebut masih terus berlangsung. Berkat penyelidikan KPK tersebut, hingga saat ini beberapa anggota DPR lainnya yang menerima, meskipun belum semuanya, juga mengembalikan uang gratifikasi tersebut pada KPK. Bahkan, lembaga intelijen keuangan yang berkewenangan penuh melihat arus uang dan transaksi perbankan bermasalah seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) juga menyatakan bahwa ada sejumlah temuan aliran uang dari BII kepada sejumlah anggota DPR pada saat itu.

Dari aspek etis, diterimanya gratifikasi tersebut oleh Agus Chondro dan beberapa anggota Komisi IX lainnya pada saat itu juga dipastikan telah melanggar kode etik anggota DPR RI. Sebagaimana disebutkan dalam Kode Etik Anggota DPR RI dalam BAB VI Pasal 12 bahwa anggota tidak meminta dan/atau menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya pemberian cek perjalanan dan telah diterimanya cek perjalanan tersebut oleh Agus Chondro telah memenuhi unsur adanya gratifikasi bagi pejabat negara. Sesuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi, pejabat negara telah dilarang untuk menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Oleh karenanya, dalam hal ini Agus Chondro dianggap telah melanggar etika sebagai pejabat negara, khususnya sebagai anggota legislatif.

Kode etik merupakan perwujudan dari sebuah etika terapan. Nilai-nilai etika secara universal yang menuntun manusia untuk bertindak dengan benar untuk menuju tujuan hidup yang hakiki diimplementasikan dalam bentuk kode etik tersebut. Ketika aspek etis yang tercantum dalam kode etik DPR RI dilanggar oleh agus Chondro, maka secara otomatis dan jelas, ia telah melakukan tindakan yang tidak etis sebagai seorang pejabat negara.

Tindakan Agus Chondro mengakui bahwa dia menerima 10 buah cek perjalanan dengan nilai total sebesar Rp.500.000.000 dan mau mengembalikan dana tersebut dengan cara melaporkannya kepada KPK dapat dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban moral seorang Agus Chondro. Sebagai seorang manusia yang memiliki hati nurani dan nilai-nilai kemanusiaan yang dianutnya, Agus Chondro kemudian memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melaporkan penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukannya dan dengan sukarela bersedia untuk menerima hukuman atas perbuatannya itu. Keputusan Agus Chondro untuk melaporkan dan mengakui penerimaan gratifikasi kepada KPK tersebut dapat dipahami sebagai sebuah keputusan etis secara individu.

Sebagai seorang mantan anggota dewan yang tidak lagi menjabat, keputusan Agus Chondro melaporkan tindakan korupsi yang telah dilakukannya setidaknya telah mengurai konflik kepentingan telah terjadi dan yang mungkin akan berdampak terhadap legitimasi DPR pada saat ini, partai yang menaunginya (PDIP), dan kepentingan dirinya sendiri. Meskipun akhirnya dia dipecat sebagai anggota PDIP, akan tetapi keputusannya melaporkan penyalahgunaan wewenang yang pernah dilakukannya bersama beberapa anggota DPR yang lain pada saat itu, dari aspek etis, merupakan keputusan etis. Noel Preston menyebutkan bahwa sebagai individu yang menjalankan tugas negara dan mempunyai kewajiban mematuhi serangkaian peraturan yang mengikat, konflik kepentingan antara individu dengan lembaga pemerintahan sebagai sebuah sistem tidak dapat dihindari.  Oleh karena itu Preston menekankan pentingnya penegakan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dalam menjalankan tugas seorang administratur publik secara beretika. Dalam hal ini, meskipun terlambat, Agus Chondro setidaknya telah menunjukkan tindakan yang beretika dengan sanggup untuk mengakui sekaligus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia lakukan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: