Juta Ajrullah

Berbagi Demi Kebahagiaan Hakiki

Susno Duadji; Pergolakan dalam Perspektif Etis

Posted by jutaajrullah on 14 May 2010

Menurut John R. Dempsey, permasalahan etika yang nampak bertentangan dengan administrasi publik yang secara langsung bersinggungan dengan kasus Susno Duadji adalah:

1. Etika Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa administrator menyebarkan kekuasaan pembuatan kebijakan dengan para pejabat terpilih, berdasarkan sudut pandang etika keputusan mana yang benar dan harus melawan diri mereka sendiri dalam implikasi etis dari pilihan kebijakan mereka.

2. Standard Etika Personal

Dalam kehidupan publik, perkembangan standard etika personal menjadi krusial. Hal ini karena dari kepercayaan publik yang terlibat dalam pekerjaan publik sering mengajukan seseorang pada jenis percobaan yang dapat dengan tepat menguji tabiat etika masing-masing individu tersebut.

3. Standard Personal vs Tuntutan Organisasi

Ketika semua administrator publik bekerja dalam kerangka organisasi, ada dimensi etika lain untuk pekerjaan mereka yang harus dieksplorasi. Ini merupakan dilema yang terjadi ketika standart etika personal, atau pilihan kebijakan yang menjadi sebuah kepercayaan pejabat menjadi benar secara moral berada pada perbedaan dengan kebijakan organisasional yang dibangun.

Berkaitan dengan keputusan Susno Duadji yang menghadiri sidang Antasari Azhar, dapat dipahami bahwa ada permasalahan antara individu dengan organisasi tempat Susno bernaung, yaitu Susno sebagai individu dan kepolisian sebagai sebuah organisasi. Susno sebagai individu dibawah suatu organisasi kepolisian tentunya harus mentaati peraturan yang ada di lembaga kepolisian tersebut. Apabila melanggar akan mendapat sanksi dan hukuman dari lembaga kepolisian. Bila Susno melanggar maka Susno harus bertanggungjawab atas tindakannya dan siap menanggung resiko yang terjadi pada dirinya setelah menjadi saksi dalam kasus Antasari Azhar tersebut.

Kehadiran Komjen Polisi Susno Duadji dalam lanjutan sidang atas kasus pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen dengan terdakwa Antasari Azhar pada dasarnya membawa dilema tersendiri bagi seorang Susno. Sebagai seorang mantan Kabareskrim Mabes Polri yang harusnya mengetahui proses penyidikan dan penyelidikan atas kasus yang dialami oleh Antsari namun justru dia tidak tahu menahu sama sekali atas perkembangan kasus tersebut karena dibawah komando dari Wakabareskim yang secara langsung diperintahkan oleh Kapolri untuk mengawasi jalannya kasus tersebut di Kepolisian. Oleh karena itu, sebagai individu yang mempunyai etika moral, nila sosial dan nilai-nilai sebagai abdi negara dan masyarakat, Susno Duadji merasa perlu untuk hadir dalam sidang kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen sebagai sebagai saksi ad charge (meringankan) oleh tim kuasa hukum Antasari. Berdasarkan latar belakang tersebut, seharusnya dapat diketahui bahwa apa yang disampaikan oleh Susno Duadji dalam persidangan dengan terdakwa Antasari Azhar tersebut adalah bukan hal-hal penting yang menjadi rahasia negara.

Sebagai saksi yang hadir sebagai pribadi seutuhnya dan bukan atas nama Polri ataupun mewakili pihak Polri, keterangan yang disampaikan Susno Duadji dalam persidangan tersebut lebih pada keterangan yang berpihak terhadap kepentingan umum. Dianggap kepentingan umum karena persidangan tersebut melibatkan Ketua Nonaktif KPK yaitu Antasari Azhar, dimana KPK saat ini dianggap sebagai ujung tombak dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sehingga banyak pihak berasumsi bahwa apa yang terjadi terhadap Antasari ini merupakan salah satu upaya perlawanan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Disamping itu, merujuk pada apa yang telah disampaikan oleh Susno Duadji dalam persidangan Antasari Azhar tersebut, keterangan yang disampaikan lebih banyak pada situasi dan kondisi yang dialami oleh Susno ketika dia menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri berkaitan dengan perkembangan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, dan tidak ada keterangan yang dianggap sebagai hal yang luar biasa, yang mengarah pada pengeksploitasian rahasia negara.

Jika saya jadi Pak Susno Duadji

Melihat perkembangan yang terjadi dalam kasus pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen dengan terdakwa Antasari Azhar yang mengarah pada upaya konspirasi secara sistematis agar Antasari dijerat hukuman seumur hidup, maka jika saya sebagai Susno Duadji saya cenderung untuk bertindak secara voice. Artinya saya akan diam terlebih dahulu dan tidak berbuat apa-apa. Namun demikian, saya tetap akan melihat perkembangan kasus tersebut, apakah ada ruang bagi saya untuk ikut berpartisipasi dalam menjernihkan permasalahan yang dihadapi Antasari Azhar yang mengarah pada konspirasi elit yang tersistematis. Ketika ruang untuk bergerak dan menyampaikan keterangan dengan jujur serta terbuka dapat terlihat, maka saya akan berusaha untuk melakukan perlawanan secara pelan namun pasti. Akan tetapi hal ini hanya akan terjadi jika situasi dan kondisi yang berkembang dalam persidangan tersebut mendukungnya dan justru tidak merugikan pihak lain ataupun pihak negara. Upaya ini saya tempuh karena melihat bahwa kasus ini telah memasuki ranah multidimensi, selain masuk wilayah hukum, kasus ini juga berkaitan dengan faktor perkembangan ekonomi nasional, perubahan paradigma sosial masyarakat, resistensi politik, dinamika parlemen dan secara umum juga berkaitan dengan asas keadilan masyarakat.

Berkaitan dengan kasus Susno Duadji ini, ada beberapa best prastice yang dapat diambil sebagai pelajaran. Menurut pemahaman yang dikembangkan Noel Preston, apa yang terjadi terhadap Susno Duadji dengan tindakannya menghadiri sidang kasus Antasari Azhar secara pribadi dan ternyata berbuntut panjang dari segi organisasional kepolisian menunjukkan bahwa organisasi kepolisian tidak mengedepankan nilai-nilai etika dan moral dalam menjalankan reformasi institusi kepolisian. Sebagaimana disebutkan oleh Kapolri Bambang Hendarso Danuri bahwa saat ini Kepolisian tengah melakukan reformasi institusi secara besar-besaran. Namun sangat disayangkan, ketika ada seorang jendralnya yang ingin ambil bagian dalam supremasi hukm yang berkaitan dengan korupsi, hal itu dianggap sebagai sebuah batu sandungan. Menurut Noel Preston, reformasi sebuah institusi hendaknya didasari pada sebuah nilai yang menjadi dasar terbentuknya institusi tersebut. Proses reformasi kepolisian hendaknya dibarengi dengan penguatan nilai-nilai positif yang tercermin dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah nilai moral dan nilai etika. Disamping itu, Noel Preston juga menyebutkan bahwa untuk organisasi yang tersentralistis seperti institusi kepolisian, harus ada tindakan konkret untuk mewujudkan institusi yang berwajah (beretika). Salah satunya adalah dengan mewujudkan sistem terintegrasi yang mengedepankan aspek etis dalam mewujudkan cita-cita atau tujuan dibentuknya sistem tersebut. Dengan masuknya nilai etika dalam sebuah sistem institusi yang dijalankan, diharapkan institusi tersebut dalam menjalankan organisasinya dapat lebih beretika dan tidak bertentangan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.

One Response to “Susno Duadji; Pergolakan dalam Perspektif Etis”

  1. jutaajrullah said

    Reblogged this on Juta Ajrullah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: