Juta Ajrullah

Berbagi Demi Kebahagiaan Hakiki

Kepemerintahan dan Kemitraan

Posted by jutaajrullah on 16 May 2010

Perhatian tentang pemahaman atas makna kepemerintahan (governance) mulai mengemuka di Indonesia pada tahun 1990-an dan semakin bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan negara luar beserta lembaga-lembaga bantuan yang mengamati kondisi perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Lembaga-lembaga bantuan tersebut mengisyaratkan bahwa untuk menghadapi krisis ekonomi pada suatu negara, maka diperlukan adanya perbaikan dalam kepemerintahan, dimana diupayakan terjadinya peningkatan peranan dari dunia usaha dan masyarakat. Sejak saat itu istilah governance sering diartikan sebagai kepemerintahan dan menjadi sering dikaji serta dianalisa.

Governance merupakan tata pemerintahan (Setiyadi, 2003). Istilah governance menunjuk pada tindakan, fakta, atau tingkah laku governing, yaitu mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam suatu negeri (A.S. Horby, 2001). United Nation Development Program (UNDP dalam Kushandajani, 2001:67) merumuskan istilah governance dan bukan government sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels”. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa governance adalah suatu pelaksanaan dari kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah negara dalam semua tingkatan.

Setelah Bank Dunia (World Bank) dan IMF (International Monetary Fund) pada tahun 1998 melakukan “intervensi” melalui paket reformasi ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia, istilah good governance menjadi populer dan menjadi wacana publik di Indonesia. Dalam paket tersebut terdapat konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan yang bersih (clean governance), bebas KKN, bebas politik uang (money politics) dan distorsi serta adanya transparansi. World Bank dalam “World Development Report” (1997), menjelaskan good governance sebagai penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank dalam Rajab, 2004).

Ada tiga komponen/ domain yang terlibat dalam good governance, yaitu pemerintah (state), dunia usaha (private sektor), dan masyarakat (society) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Kushandajani, 2001). Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif karena pemerintah selain berperan sebagai regulator juga diharapkan lebih berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan masyarakat berperan serta aktif secara mandiri sebagai pelaku ekonomi-sosial. Sektor swasta berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat. Sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.

Pemerintah, sebagai suatu unsur dalam good governance di dalamnya termasuk lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang dan sektor informal lainnya di pasar (market). Sedangkan masyarakat terdiri dari individu maupun kelompok (baik yang terorganisir ataupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal, seperti misalnya lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.

Paradigma good governance menekankan arti pentingnya kesejajaran hubungan antara institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hubungan ketiganya harus dalam posisi sederajat dan saling kontrol (check and balance) untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh satu komponen, terhadap komponen lainnya. Dalam penyelenggaraan good governance, sektor publik atau pemerintah tidak lagi dominan, tetapi masyarakat dan sektor swasta juga berperan dalam kepemerintahan (governance). Dengan demikian terjadi hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses ini mekanisme kemitraan menjadi penting agar hubungan yang terjadi berjalan semakin kuat dalam rangka mwujudkan tata pemerintahan yang baik.

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Goffrey R. Njeru (dalam Soeprapto, 2003), bahwa good governance pada esensinya merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut kesepakatan pengaturan negara, yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Dalam rangka mewujudkan kesepakatan negara tersebut dibangun sebuah mekanisme kemitraan agar masing-masing pihak dapat menentukan besarnya peran serta yang diambil dalam interaksi diantara ketiganya.

Interaksi yang terjadi diantara ketiga aktor dalam good governance seringkali dibungkus dalam kerangka partnership (kemitraan) terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan publik, pelayanan publik dan barang-barang publik. Sejalan dengan interaksi yang dibangun dalam tata pemerintahan yang baik, ide dasar partnership muncul untuk menciptakan kerangka kerja praktis yang efektif dan efisien antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka memperkuat dan memperkenalkan permasalahan dalam pembangunan.

Secara ideal, seluruh kebutuhan publik dan pelayanan publik seharusnya dibangun oleh pemerintah, masyarakat tidak dibebankan soal biaya atas pemenuhan kebutuhan publik. Akan tetapi kemudian menjadi dilematis antara pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan ekonomi dengan keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Disamping itu, dalam rangka menghadapai perubahan lingkungan yang semakin dinamis dan pesat, pemerintah sebagai penyelenggara negara dituntut untuk melakukan transformasi internal agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat luas dan para stakeholder dengan tetap mengedepankan unsur-unsur dalam good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme, namun di pihak lain pemerintah masih mengalami permasalahan keterbatasan sumber-sumber daya yang tersedia. Dalam mengatasi dilema inilah peran serta masyarakat dan juga swasta diperlukan melalui pola partnership yang bisa dirorong melalui berbagai insentif, peraturan, dan kemudahan lainnya.

Dalam kerangka good governance yang melibatkan tiga aktor dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, terdapat berbagai  model kemitraan yang dapat diterapkan dan dikembangkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan sangat bergantung dari latar belakang dan tujuan dari dilaksanakannya kemitraan itu. Secara ideal, kemitraan dalam proses good governance dapat melibatkan ketiga aktor di dalamnya, yaitu pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Secara ideal, kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dapat dipandang bahwa kewenangan kepemilikan asset masih dimiliki oleh Pemerintah, sedangkan untuk kerjasama Swastanisasi aset menjadi milik sektor swasta. Bentuk-bentuk kemitraan yang lain dapat berupa peran serta sektor swasta (Private Sektor Participation/ PSP), kerjasama pemerintah dan swasta (Publik Private Partnership/ PPP), dan peran serta Pemerintah, Swasta dan Masyarakat (Publik-Private-Community Partnership/ PPCP).

PSP merupakan jenis kemitraan yang pada umumnya tidak padat modal, sektor Swasta melakukan pengadaan dan operasionalisasi prasarana sedangkan Pemerintah sebagai penyedia prasarana yang sesuai dengan kebijakannya. Dalam hal ini Pemerintah tetap sebagai pemilik asset dan pengendali pelaksana kerjasama. PPP merupakan kemitraan Pemerintah dan Swasta yang melibatkan investasi yang besar/ padat modal dimana sektor swasta membiayaai, membangun, dan mengelola prasarana dan sarana, sedangkan pemerintah sebagai mitra yang menangani pengaturan pelayanan, dalam hal ini tetap sebagai pemilik asset dan pengendali pelaksanaan kerjasama.

Satu hal yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh terutama dalam kaitannya dengan penerapan good governance adalah pembagian tugas dan pertanggung jawaban yang jelas antara semua pihak yang terlibat dalam kemitraan. Salah satu kerangka untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan independensi adalah digunakannya pemetaan prinsip RACI. Prinsip tersebut meliputi:

  1. R (Responsible) adalah pihak yang bertanggung jawab secara langsung terhadap ekseskusi program atau proyek yang ada, dalam konteks ini adalah pihak ketiga yang dimaksud;
  2. A (Accountable) adalah pihak pemilik inisiatif program atau proyek, yaitu pemerintah atau industri swasta yang telah bermitra dan mencetus gagasan diselenggarakannya kegiatan terkait;
  3. C (Consulted) adalah pihak yang harus selalu dikonsultasikan dalam setiap penyelenggaraan sebuah inisiatif agar tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku, yang dalam hal ini bisa beraneka ragam jenisnya, seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah, parlemen, legislatif, kementrian atau departemen terkait, dan lain sebagainya;
  4. I (Informed) adalah pihak yang harus diberikan informasi terkait dengan perencanaan dan pengembangan sejumlah inisiatif tertentu, misalnya: partai, publik, media, dan lain sebagainya. (Indrajit, 2006)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: