Juta Ajrullah

Berbagi Demi Kebahagiaan Hakiki

Reformasi Kementerian Keuangan

Posted by jutaajrullah on 21 May 2010

Korupsi merupakan tindak pidana yang terjadi secara meluas, dan dianggap telah menjadi suatu penyakit yang sangat parah yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum, dan memundurkan pembangunan, serta memudarkan masa depan bangsa. Dalam hubungan ini, korupsi tidak hanya mengandung pengertian penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan dan aset negara, tetapi juga setiap kebijakan dan tindakan yang menimbulkan depresiasi nilai publik, baik secara tidak sengaja, ataupun terpaksa. Salah satu teori tentang korupsi yang menguatkan pandangan ini adalah Teori GONE. Teori ini melihat bahwa korupsi muncul karena adanya Greeds/ keserakahan, Opportunities/ kesempatan, Needs/ kebutuhan, dan Expossures/ pengungkapan. Keserakahan dan Kebutuhan muncul lebih banyak karena faktor internal individu. Sedangkan kesempatan dan pengungkapan lebih dominan pada faktor lingkungan organisasi. Dalam perspektif ini, korupsi bisa muncul karena faktor individu dan faktor organisasi/ birokrasi itu sendiri.

Reformasi birokrasi yang mulai dirintis Kementerian Keuangan pada tahun 2004 dan telah dijalankan sejak tahun 2007 sebagai sebuah program prioritas sesungguhnya telah mencakup kedua faktor tersebut. Cakupan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan meliputi:

  1. Penataan organisasi, meliputi modernisasi dan pemisahan, penggabungan, serta penajaman fungsi.
  2. Perbaikan proses bisnis, meliputi analisa dan evaluasi jabatan, analisa beban kerja, dan penyusunan Standard Operating Procedure (SOP).
  3. Peningkatan manjemen SDM, meliputi penyelenggaraan pendidikan dan latihan berbasis kompetensi, pembangunan assessment center, penyusunan pola mutasi, peningkatan disiplin dan pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG).

Namun pada prakteknya, tidak mudah memahami fenomena reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan ini. Para ahli reformasi birokrasi di Indonesia juga masih berselisih pendapat dalam memahami fenomena yang ada. Beberapa ahli menilai persoalan utama reformasi birokrasi di lembaga tersebut adalah menyangkut sumber daya manusia, baik menyangkut komitmen pimpinan, maupun kualitas dan moralitas PNS di lembaga tersebut. Sementara sebagian ahli yang lain lebih menyoroti sistem sebagai faktor penentu kinerja reformasi birokrasi. Strategi reformasi yang telah dijalankan pada kenyataannya juga diarahkan untuk melakukan perbaikan terhadap kedua aspek tersebut. Akan tetapi, fakta tentang kinerja reformasi birokrasi hingga saat ini sungguh tidak memuaskan. Terlebih lagi dengan munculnya kasus Gayus Tambunan yang sangat kontradiktif dan menjadi ironi dalam upaya reformasi birokrasi di institusi keuangan negara tersebut.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya faktor penentu kinerja reformasi yang selama ini belum mendapat perhatian para ahli dan pengambil kebijakan dalam birokrasi pemerintahan di sektor keuangan. Caiden (1969) sudah mengingatkan kuatnya pengaruh faktor ini terhadap kinerja reformasi. Faktor yang dimaksud adalah budaya. Budaya memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja reformasi, karena reformasi sangat terkait dengan kepercayaan, nilai-nilai dan sikap yang diadaptasi dan dikembangkan dalam birokrasi (Abueva, 1970). Budaya birokrasi ini mencakup keyakinan, nilai-nilai, dan sikap yang memungkinkan aparatur birokrasi bergerak kearah tujuan yang diharapkan.

Caiden (1969) menyebutkan dua hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan reformasi, yaitu (a) bahwa reformasi administrasi berkaitan erat dengan lingkungan budaya tertentu, sehingga tidak ada satu pendekatan pun yang dapat dianggap lebih baik daripada yang lain; (b) pendekatan reformasi administrasi bersifat terikat pada budaya, sehingga tidak dapat diekspor ke negara lain dengan begitu saja. Hal inilah yang menjadi dasar gagalnya reformasi yang ada di Ghana, yang mengambil ide-ide pokok dari budaya yang berbeda (Anglo-America), yang ternyata tidak bisa sesuai dengan harapan yang diinginkan karena memang tidak bisa menyatu dengan struktur masyarakat dan komunitas di Ghana (Peter F. Haruna, 2000). Di lain pihak, pengalaman di beberapa negara yang lain, seperti Iran dan Malaysia menunjukkan bahwa pendekatan nilai dan budaya birokrasi terbukti dapat menjadi pendekatan utama dalam reformasi birokrasi (Turner and Hulme, 1997).

Oleh karena itu, reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan perlu dikaji ulang untuk memberikan porsi yang lebih terhadap aspek budaya pada lingkungan Kementerian Keuangan. Reorientasi dan restrukturisasi tujuan dan strategi reformasi perlu dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai bersama, kultur sosial, dan sosio-historis yang berkembang. Hal ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasi sejauh mana akar korupsi telah menjalar dan sekuat apa ia mencengkeram unsur-unsur di dalam Kementerian Keuangan. Satu hal yang patut dikhawatirkan adalah jika ternyata nilai-nilai yang berkembang justru nilai-nilai yang tidak jauh dari praktik korupsi. Jika ini yang terjadi, maka korupsi telah membudaya dan berpotensi besar menjadi sebuah sistem yang terkendali di lingkungan kementerian keuangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: