Juta Ajrullah

Berbagi Demi Kebahagiaan Hakiki

Mewirausahakan Birokrasi Pemerintah Daerah Di Era Good Local Governance

Posted by jutaajrullah on 7 June 2010

Konsep Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government) pertama kali disampaikan oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalam buku mereka yang berjudul Reinventing Government: How the enterpreneurial spirit is transforming the public sektor. Buku tersebut ditulis sebagai saran untuk membantu pencarian solusi di pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1993 yang menanggung beban berat sebagai akibat ditanganinya seluruh kegiatan atau kebutuhan negara oleh pemerintah federal. Meskipun disambut dengan sikap skeptis, lambat namun pasti, apa yang disampaikan Osborne dan Gaebler dalam buku tersebut ternyata membawa angin segar bagi pemerintah federal dalam menyikapi permasalahan yang sedang dihadapi pada saat itu.

Apa yang terjadi pada pemerintahan Amerika Serikat pada saat itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengawali era GLG dimana sebagian wewenang pemerintah pusat didelegasikan pada pemerintahan di daerah. Di GLG, pejabat negara (di daerah) harus kreatif, mandiri dan inovatif dalam melaksanakan tugas-tugas kepemerintahannya karena inti dari otonomi daerah ialah keleluasaan dan kebebasan lebih luas untuk menggali dan mengolah aset-aset alamiahnya. Mereka akan lebih banyak bekerjasama langsung dan lebih luas dengan swasta. Hal inilah yang menjadi cakupan dalam Reinventing Government yang sering disebut juga dengan Mewirausahakan Birokrasi.

Permasalahan yang sering muncul dalam memahami reinventing government adalah adanya anggapan bahwa dengan adanya konsep mewirausahakan birokrasi tersebut berarti kantor dinas/ instansi di Pemerintahan Daerah (pemda) dituntut untuk “berbisnis” agar dapat memberi nilai tambah untuk PAD. Padahal, maksud yang sebenarnya adalah memberdayakan institusional. Bukan menciptakan “pengusaha” dalam lingkungan birokrasi pemerintahan.

Menurut Osborne dan Gaebler, mewirausahakan birokrasi berarti mentransformasikan semangat wirausaha ke dalam sektor publik. Di era otonomi daerah, dimana pemerintah di daerah dituntut untuk bisa mandiri, usaha tersebut dapat diterapkan agar produktivitas dan efisiensi kerja Pemda bisa dioptimalkan. Oleh karena itu, pemahaman atas cara-cara mewirausahakan birokrasi Pemerintahan Daerah harus dikuasai oleh aparat birokrasi, terlebih-lebih oleh Bupati/ Walikota termasuk pimpinan pada tiap-tiap instansi/ dinas.

Berkaitan dengan hal tersebut, Osborne dan Gaebler mengemukakan sepuluh cara untuk mebentuk birokrasi-wirausaha, yaitu:

  1. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus lebih menjadi pengarah daripada menjadi pelaksana. Misalnya adalah bekerjasama dengan pihak swasta dalam melakukan pemungutan pajak, akan tetapi penentuan Wajib Pajak dan besarnya pungutan pajak tetap dilakukan oleh pemerintah.
  2. Pemerintah sebagai milik masyarakat harus lebih memberdayakan masyarakat ketimbang terus-menerus melayani masyarakat. Salah satu upayanya adalah dengan menghimbau masyarakat agar mampu mengurus keamanan lingkungannya sendiri.
  3. Pemerintah sebagai institusi yang berada di alam kompetisi haruslah menyuntikkan semangat persaingan ke dalam tubuh aparat dan organisasi pelayanannya. Misalnya dengan memberikan peluang bagi swasta dalam menangani urusan-urusan yang dimonopoli pemerintah, seperti air minum, listrik, dan telepon.
  4. Unit-unit pemerintahan sebagai lembaga yang bertugas mewujudkan misi harus lebih diberi kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi. Untuk itu, petunjuk pelaksanaan yang kaku dan mengikat harus dihindarkan, baik mengenai keuangan, kepegawaian, maupun pelayanan kepada masyarakat.
  5. Pemerintah harus lebih mementingkan hasil yang akan dicapai daripada terlalu memfokuskan pada faktor masukan (input). Misalnya, pemberian bantuan untuk suatu sekolah haruslah lebih didasarkan kepada kinerja dan produktivitasnya daripada jumlah muridnya.
  6. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan, bukannya memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri. Untuk itu, cara-cara baru dalam memikat pelanggan harus dilakukan.
  7. Pemerintah sebagai suatu badan usaha harus pandai mencari uang dan tidak hanya bisa membelanjakannya. Oleh karena itu, cara-cara mencari sumber penghasilan yang baru dan menggalakkan investasi harus selalu menjadi pemikiran para manajer pemerintahan.
  8. Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki daya antisipatif harus mampu mencegah daripada hanya menanggulangi masalah. Misalnya soal kebakaran, dengan memakai prinsip ini, bukan mobil pemadam kebakaran yang dibeli terus tetapi supervisi/ pengawasan terhadap bangunan yang harus ditingkatkan.
  9. Pemerintah harus menggeser pola kerja hierarki yang dianut ke model kerja partisipasi dan kerja sama. Misalnya, rantai organisasi yang panjang dan ‘gemuk’ harus dikurangi, struktur organisasi yang tebal harus ditipiskan, dan gugus kendali mutu harus dikembangkan.

10.  Pemerintah sebagai pihak yang berorientasi pada pasar harus berusaha mengatrol perubahan lewat penguasaannya terhadap mekanisme pasar. Misalnya, dalam menangani sampah yang berasal dari botol minuman, daripada membiayai usaha daur ulang yang mahal, lebih baik pemerintah mensyaratkan pengusaha minuman untuk membayar setiap pembeli yang mengembalikan botolnya.

Berdasarkan kesepuluh cara tersebut di atas, tidak dapat dihindari bahwa upaya mewirausahakan birokrasi akan berdampak pada perubahan-perubahan (reformasi) dalam instansi Pemda. Perubahan yang dilakukan adalah dalam rangka melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap mekanisme birokrasi-wirausaha di setiap lapisan birokrasi. Perubahan tersebut dapat berupa debirokratisasi, deregulasi, rekonstruksi pemerintahan daerah, reposisi instansi-instansi, bahkan rasionalisasi pegawai. Dalam perkembangannya, upaya-upaya penyesuaian tersebut harus dapat menjamin terciptanya produktivitas dan efisiensi kerja Pemda yang maksimal.

Lebih meluas lagi, upaya mewirausahakan birokrasi Pemerintah Daerah, disamping untuk mewujudkan pemerintahan yang mandiri, juga untuk menunjang perubahan peran pemerintah dalam mengahdapi perkembangan masyarakat yang semakin pesat di era Globalisasi. Ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi atas perubahan peran pemerintah tersebut, yaitu:

  • Semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan di sektor publik sebagai akibat berkembangnya teknologi dan informasi
  • Kenyataan telah membuktikan bahwa monopoli yang dilakukan pemerintah tidak menghasilkan pelayanan yang lebih baik dan adanya tuntutan menyangkut distribusi sumber daya yang lebih baik ditentukan oleh mekanisme pasar
  • Mulai turunnya kepercayaan atas peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah di sektor publik
  • Akibat kemajuan masyarakat, terjadi perubahan tuntutan agar pemerintah memberikan pelayanan dengan lebih baik karena adanya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat
  • Ada fakta/ realita bahwa sektor swasta lebih baik dalam memberikan pelayanan daripada sektor publik

Permsalahan utama yang muncul dalam mewirausahakan birokrasi di pemerintahan daerah pada dasarnya terletak pada instansi/ dinas Pemda itu sendiri. Sejauh mana pelaku birokrasi dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan organisasi internal maupun di masyarakat, seberapa besar usaha pemerintah daerah untuk mentransformasikan semangat wirausaha ke dalam sektor publik dan bagaimana mereka menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi merupakan langkah-langkah yang harus diambil secara tepat.

Laju komunikasi, teknologi dan informasi yang berkembang dengan cepat, meningkatnya tensi-tensi politik dan tuntutan orang terhadap pelayanan yang baik adalah alasan yang sangat kuat untuk merubah birokrasi yang lambat, lama dan berliku-liku menuju birokrasi yang cepat, efektif, efisien, dan komprehensif. Disamping itu, upaya-upaya memandirikan dan meningkatkan produktivitas Pemda juga menimbulkan munculnya jenis-jenis tugas baru dalam pemerintahan daerah. Industrialisasi, perdagangan antar daerah, investasi asing di daerah, pengelolaan bantuan luar negeri di daerah dan hal-hal baru yang ditanggung pemda akibat adanya otonomi dari pusat mengharuskan pejabat-pejabat (birokrat) di daerah bekerja dengan spirit wirausaha.

Pada saat ini, di era otonomi daerah, di era globalisasi, di era good local governance, semangat wirausaha menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan bagi setiap aparatur pemerintahan, dari lapisan yang paling baah sampai di tingkat atas, karena hampir setiap jenis organisasi berhubungan dengan kinerja yang inovatif dan produktif. Sepuluh cara mewujudkan reinventing government yang disampaikan Osborne dan Gaebler tersebut di atas secara praktis telah sukses dilakukan dan secara teoritis relevan untuk ditransformasikan, perkembangan kehiduan sosial masyarakat Indonesia pun telah mendukung ke arah tersebut. Jadi, tidak perlu menunggu lama lagi untuk mewirausahakan birokrasi. Paling tidak usaha tersebut bisa dilakukan mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai dari saat ini.

Disampaikan pertama kali pada tahun 2005 untuk sebuah tugas. Semoga tetap menjadi bahan kekinian..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: