Juta Ajrullah

Berbagi Demi Kebahagiaan Hakiki

Hubungan Pelayanan Publik dengan Prinsip 3E

Posted by jutaajrullah on 28 August 2010

Menyambung Postingan sebelumnya tentang Prinsip 3E dalam Pelayanan Publik, berikut ini adalah sedikit ulasan tentang hubungan antara pelayanan publik dengan pentingnya prinsip 3E di dalamnya.

Pelayanan publik harus mampu mengupayakan ketersediaan akses informasi, dapat menjelaskan sumber, alokasi, dan alasan rasional tentang program yang dijalankan kepada semua elemen publik. Artinya, mekanisme kontrol, akuntabilitas dan partisipasi publik harus berjalan. Target nyata dari prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis harus berjalan.

Pendek kata, konsentrasi penyelenggaraan pelayanan publik harus dicurahkan pada bagaimana birokrasi pemerintah dapat berbuat lebih banyak dan lebih baik dengan keterbatasan sumber daya, seperti apa yang disebutkan oleh Helbert A. Simon maupun Dwight Waldo “dengan perlunya realisasi maksimum dari tujuan yang memberikan ‘special public quality’ pada fungsi pemerintah”. Dengan demikian, bukanlah efektivitas-efisiensi melawan optimalisasi pelayanan publik yang semestinya dikedepankan, akan tetapi efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintah untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang harus dikedepankan.

Pada dasarnya tujuan dari prinsip efektivitas dan efisiensi pelayanan publik adalah untuk :

  1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang diberikan oleh pemerintah sebagai ‘publik service agent’.
  2. Menjamin nilai ekonomisnya manajemen publik (pengelolaan organisasi pemerintah)
  3. Transparansi penyelenggaraan fungsi pelayanan publik.

Pengelolaan pelayanan publik jelas harus mengedepankan efisiensi, efektivitas dan ekonomis disamping implementasi kebijakannya (programnya) yang juga harus efektif (tepat sasaran). Pelayanan publik haruslah dapat memandang diri mereka  sebagai ‘transformation agent’, selalu bersikap proaktif dan tidak semata-mata reaktif serta mereka harus mampu memposisikan diri sebagai ‘the obligated civil servicer’ (bhakti rakyat) sesuatu yang ‘conditio sine quanon’ (wajib melayani), artinya memberikan pelayanan kepada publik secara jujur dan santun.

Sungguh sulit dibayangkan apabila ingin mendapat sesuatu yang dikehendaki hanya berpegang pada salah satu prinsip saja, apakah itu efisien,  efektif, ataupun ekonomis. Karena prinsip manapun yang akan menjadi pilihan tidak dapat memberikan kepuasan. Sebab jikalau memilih atau menekankan pada efisien, akan muncul anggapan bahwa seakan-akan atau seolah-olah telah dengan sendirinya apa yang hendak dicapai pasti diperoleh sebagaimana yang diharapkan, sepanjang telah dipenuhinya segenap prosedur dan tata kerja yang seharusnya ditempuh tanpa harus memikirkan apakah hasil yang telah dicapai tersebut yang seharusnya didapat atau diwujudkan, atau sudah mengena pada sasaran dan tujuan yang diinginkan.

Apabila hanya memilih atau mengutamakan efektif, akan timbul kesan bahwa yang paling penting ialah mewujudkan hasil yang dikehendaki tanpa harus memperhitungkan atau mempertimbangkan daya dan dana serta sumber-sumber yang telah dikeluarkan, betapapun besar jumlahnya asal keinginan terpenuhi. Singkatnya efektif semata-mata mengejar hasil walaupun untuk mendapatkannya harus mengeluarkan daya dana yang besar jumlahnya. Sedangkan bila hanya mengutamakan pada ekonomis saja maka bisa membuat kesan hanya untuk mencari keuntungan semata tidak melihat bagaimana efektif dan efisiennya dalam memberikan  pelayanan lepada masyarakat.

Itulah sebabnya mengapa pada setiap usaha pencapaian sasaran atau tujuan di dalam memberikan pelayanan haruslah selalu diupayakan secara efektif, efisien, serta ekonomis. Artinya apabila ingin mendapatkan hasil yang dikehendaki secara penuh (efektif), dan pencapaian hasil tersebut dilakukan dengan jalan memanfaatkan segenap dana dan daya serta sumber-sumber lain yang sangat terbatas adanya (efisien) serta didukung dengan memperhatikan segi ekonomisnya. Adakalanya memang sulit untuk selalu berpegang teguh kepada prinsip efisien, efektif, dan ekonomis terutama pada pelaksanaan pencapaian tujuan yang bergerak. Contohnya pada bidang ketertiban, keamanan atau di bidang pendidikan. Karena dalam hal memulihkan ketertiban dan keamanan pada suatu wilayah yang dilanda kerusuhan dapat dipastikan akan banyak menelan dana dan sumber daya serta sumber-sumber lain dengan jumlah yang banyak.

Dalam suasana yang demikian jelas bahwa yang tampak paling menonjol adalah pencapaian hasil secara penuh dan memperjelas bahwa efektif lebih mendapatkan prioritas utama, dimana kerusuhan harus dihentikan guna memulihkan dan mengembalikan ketertiban dan keamanan. Tetapi bagi masyarakat pada umumnya sekalipun langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang demikian telah dilakukan mungkin bisa dikatakan  kurang efisien.

Pada bidang pendidikan misalnya, untuk memperoleh hasil suatu pelaksanaan program pendidikan tertentu banyak hal yang harus disiapkan atau disediakan baik yang bersifat material maupun yang bersifat non material. Hal ini dilakukan agar menjamin kelancaran jalannya penyelenggaraan program pendidikan yang dimaksud. Faktor yang bersifat material mencakup gedung, alat-alat beserta kelengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang pendidikan, biaya dan sebagainya sedang yang bersifat non material meliputi para pengajar, para pegawai tata usaha, penjaga sekolah dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk melaksanakan pendidikan sungguh tidak sedikit memerlukan daya dan dana, sarana dan prasarana yang harus dikeluarkan untuk mencapai hasil pendidikan itu.

Hasil dari suatu pelaksanaan program pendidikan yang telah dicapai (output) mungkin jauh tidak sepadan apabila dibandingkan dengan biaya (efisiensi), tenaga dan sumber-sumber lain yang telah dikeluarkan (input) dis-efektif, walaupun demikian pendidikan tetap harus dijalankan sebagai realisasi dari pada salah satu usaha pencapaian tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, betapapun mahal dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, pendidikan harus tetap dijalankan sepanjang masa.

Dengan adanya hal-hal tersebut diatas maka dapat terlihat betapa penting dan diperlukannya suatu kebijakan atau solusi yang didasarkan prinsip 3E (efektif, efisien, dan ekonomis) oleh pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan Publik yang lebih baik. Dalam hal pendidikan seperti yang dijelaskan diatas, salah satu penggunaan 3E dapat dilakukan dengan meminimalis pegawai artinya pegawai yang dipekerjakan tidak berlebihan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan tidak menggunakan dana yang ada untuk keperluan yang tidak penting. Penggunaan 3E dalam sektor pendidikan ini  akan dapat mengatasi hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pendidikan baik yang bersifat material atau non material.

Referensi:

Hak Warga Negara Atas Pelayanan Publik. 2007. (Online).(http://www.suaramerdeka.com/harian/0304/12/kha2.htm, diakses 2 September 2009).

Siagian, Sondang, P. 1994. Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi danTerapinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tresiana, Novita. 2004. Telaah PP No. 8/ 2003; Efektivitas-Efisiensi Organisasi Publik Versus Optimasi Pelayanan Publik. (Online).(http://b.domaindlx.com/himagaraunila/PP%20no%208.htm, diakses 2September 2009).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: