Juta Ajrullah

Berbagi Demi Kebahagiaan Hakiki

Posts Tagged ‘kemitraan’

Kepemerintahan dan Kemitraan

Posted by jutaajrullah on 16 May 2010

Perhatian tentang pemahaman atas makna kepemerintahan (governance) mulai mengemuka di Indonesia pada tahun 1990-an dan semakin bergulir pada tahun 1996, seiring dengan interaksi pemerintah Indonesia dengan negara luar beserta lembaga-lembaga bantuan yang mengamati kondisi perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Lembaga-lembaga bantuan tersebut mengisyaratkan bahwa untuk menghadapi krisis ekonomi pada suatu negara, maka diperlukan adanya perbaikan dalam kepemerintahan, dimana diupayakan terjadinya peningkatan peranan dari dunia usaha dan masyarakat. Sejak saat itu istilah governance sering diartikan sebagai kepemerintahan dan menjadi sering dikaji serta dianalisa.

Governance merupakan tata pemerintahan (Setiyadi, 2003). Istilah governance menunjuk pada tindakan, fakta, atau tingkah laku governing, yaitu mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam suatu negeri (A.S. Horby, 2001). United Nation Development Program (UNDP dalam Kushandajani, 2001:67) merumuskan istilah governance dan bukan government sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels”. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa governance adalah suatu pelaksanaan dari kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah negara dalam semua tingkatan.

Setelah Bank Dunia (World Bank) dan IMF (International Monetary Fund) pada tahun 1998 melakukan “intervensi” melalui paket reformasi ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia, istilah good governance menjadi populer dan menjadi wacana publik di Indonesia. Dalam paket tersebut terdapat konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan yang bersih (clean governance), bebas KKN, bebas politik uang (money politics) dan distorsi serta adanya transparansi. World Bank dalam “World Development Report” (1997), menjelaskan good governance sebagai penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank dalam Rajab, 2004).

Ada tiga komponen/ domain yang terlibat dalam good governance, yaitu pemerintah (state), dunia usaha (private sektor), dan masyarakat (society) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Kushandajani, 2001). Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif karena pemerintah selain berperan sebagai regulator juga diharapkan lebih berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan masyarakat berperan serta aktif secara mandiri sebagai pelaku ekonomi-sosial. Sektor swasta berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat. Sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.

Pemerintah, sebagai suatu unsur dalam good governance di dalamnya termasuk lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang dan sektor informal lainnya di pasar (market). Sedangkan masyarakat terdiri dari individu maupun kelompok (baik yang terorganisir ataupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal, seperti misalnya lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.

Read the rest of this entry »

Posted in Administrasi Publik | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »